Pertemuan tersebut bertujuan menjalin sinergi antara Pemprov Sulteng dengan salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan.

Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa sejak dilantik, salah satu niat besarnya adalah membangun hubungan dengan perguruan tinggi ternama seperti ITB. Ia menekankan program unggulan Pemprov Sulteng, Berani Cerdas, yang menjadi fokus pengembangan SDM dengan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi anak putus sekolah dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Sulteng di seluruh Indonesia, termasuk jalur prestasi dan afirmasi.

Beasiswa ini menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga lulus sarjana selama delapan semester. Gubernur juga menyebut kerja sama existing dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di bidang metalurgi yang melibatkan 40 mahasiswa Sulteng, serta harapan serupa dengan ITB, terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan nikel yang masih kekurangan SDM ahli.

“Masyarakat kami banyak menginginkan berkuliah di ITB. Kalau bisa kami dibukakan ruang untuk bekerja sama di bidang pendidikan, khususnya metalurgi dan bidang teknis lainnya,” ujar Anwar Hafid.

Ia menambahkan pendidikan menjadi prioritas utama masa jabatannya, termasuk kerja sama di bidang tata ruang dan kajian kerusakan rumah warga di Desa Sulewana untuk penyelesaian konflik agraria secara objektif.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan ITB ingin menjadi miniatur Indonesia dengan keterwakilan mahasiswa dari seluruh provinsi, termasuk Sulteng.

ITB aktif bermitra dengan pemerintah daerah dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti program air bersih di wilayah timur Indonesia serta fokus kebencanaan.

‘’Di Sulawesi Tengah banyak potensi terkait perikanan, sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi. Kami bersedia berkontribusi sesuai keilmuan kami,’’ kata Tatacipta.

Ia juga menyoroti pendampingan tata ruang terkait kerentanan bencana, serta menyarankan kerja sama tidak terbatas pada kelas khusus, melainkan melibatkan berbagai disiplin seperti Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan program S2 profesional serta pengembangan kapasitas guru.

Ditempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, menyatakan kesiapan menerima calon mahasiswa Sulteng, termasuk melalui program seleksi siswa unggul yang akan digelar April 2026. Ia menyebut program metalurgi internasional ITB bekerja sama dengan mitra Australia dan kolaborasi dengan industri di Morowali serta Dekan Teknik Universitas Tadulako.

Ketua Satgas PKA mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid sebagai “berkah” karena memberikan akses kuliah gratis bagi warga Sulteng. Ia juga menyoroti dampak negatif industri ekstraktif terhadap lingkungan dan potensi teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar untuk daerah sulit air seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

Kepala BRIDA Sulteng Sandra Tobondo berharap pertemuan ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulteng dan ITB. Ia menyebut koordinasi dengan BRIN nasional terkait pengembangan industri, pangan dan kebencanaan serta potensi sinkronisasi Pusat Agraria ITB dengan program penyelesaian konflik agraria provinsi, yang dapat dikoordinasikan dengan mitra seperti JICA.

Rekomendasi hasil pertemuan menyatakan kerja sama akan segera ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulteng dan BAPPEDA Sulteng dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis untuk kemajuan pendidikan, riset, dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Sumber : Tim Media Berani

The post Gubernur Sulteng Anwar Hafid Ajak ITB Kerja Sama Beasiswa dan Pengembangan SDM appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa antisipasi sejak dini menjadi kunci utama agar lonjakan harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan. Ia mengakui bahwa pada tahun 2025 pengendalian inflasi sempat menghadapi tantangan, namun berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Wagub dr. Reny.

Ia menyampaikan bahwa terdapat empat daerah yang menjadi perhatian utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, mengingat daerah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga. Berkat langkah pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah mampu memperbaiki posisi inflasi dari sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa harga pangan berpotensi mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng bersama TPID akan kembali melakukan sidak pasar, serta memantau langsung perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.

Untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang,

2. Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah dan koordinasi intensif dengan Bulog,

3. Operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca,

4. Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif,

5. Monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID,

6. Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember. BI merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.

Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan 2023–2025. Ia menegaskan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi ciri khas Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.

 Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

The post Wagub Sulteng Pimpin High Level Meeting TPID–TP2DD, Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan turut dihadiri Kepala BI Perwakilan Sulteng, Forkopimda, Kepala OPD, instansi vertikal serta pejabat teknis terkait. Hadir mendampingi antara lain Kepala Biro Perekonomian Sulteng Abdul Raaf Malik, Palakawira Waaster Kasdam XXIII/PW Letkol Inf. Andi Ismail, serta Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Alex Reynold.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa HLM merupakan forum tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” ujar Wagub.

Ia menekankan pengendalian inflasi sebagai tanggung jawab bersama dan mengapresiasi kinerja TPID.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” tegasnya.

Wagub berharap hasil HLM menghasilkan kebijakan konkret dan berkelanjutan, serta dimonitor secara berkala demi efektivitas pengendalian inflasi.

Pertemuan ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, yaitu :

1.Menjamin ketersediaan stok pangan strategis.

2.Optimalisasi cadangan pangan serta koordinasi intensif dengan Bulog.

3.Operasi pasar murah tepat sasaran.

4.Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.

5.Monitoring harga harian berbasis sistem.

6.Penguatan komunikasi publik untuk mencegah panic buying.

Sumber : PPID Utama / Humas Pemprov Sulteng

The post Wagub Sulteng Buka High Level Meeting TPID dan TP2DD, Tekankan Stabilitas Harga dan Digitalisasi Daerah appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja cepat Kanwil BPN Sulteng dalam mendukung percepatan sertifikasi aset-aset milik Pemerintah Daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita menerima sertifikat tanah aset Pemda melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Insyaallah kerja sama ini akan terus kita lanjutkan sampai seluruh aset Pemda di Sulawesi Tengah memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa legalisasi aset daerah merupakan langkah strategis untuk mencegah penyerobotan lahan dan praktik mafia tanah.

“Kalau legalitas aset kita kuat dan jelas, maka ruang bagi mafia tanah akan semakin sempit. Sebaliknya, jika legalitas tidak jelas, di situlah biasanya terjadi masalah. Karena itu, aset-aset Pemda harus kita amankan dengan legalitas yang kuat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim, menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur untuk mempercepat legalisasi aset Pemda, sekaligus memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

“Legalisasi aset Pemda ini sangat penting untuk mencegah penyerobotan, penguasaan ilegal, maupun praktik mafia tanah. Dengan sertifikasi, seluruh aset Pemda memiliki kepastian hukum dan terlindungi,” jelas Naim.

Ia menambahkan bahwa saat ini puluhan bidang tanah aset Pemda telah diselesaikan proses sertifikasinya, dan percepatan terus dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Donggala dan Poso.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil BPN Sulteng juga memaparkan pengembangan sistem digital pertanahan yang terintegrasi dengan data tata ruang sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan investasi.

Gubernur Anwar Hafid menyambut baik upaya tersebut dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung kelengkapan data agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kanwil BPN dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, pengamanan aset daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepastian hukum.

Sumber : Tim Media Berani

The post Gubernur Sulteng Terima Sertifikat Tanah Aset Pemda dari Kanwil BPN appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan ini membahas kelanjutan penanganan kawasan terdampak likuefaksi Balaroa pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Palu 2018, khususnya rencana pemanfaatan kawasan tersebut sebagai Memorial Park.

Ketua Forum Likuefaksi Balaroa, Abdul Rahman Kasim, menyampaikan bahwa masyarakat korban hingga kini masih menaruh harapan besar pada komitmen pemerintah untuk menjadikan kawasan Balaroa sebagai taman memorial. Kawasan tersebut dinilai memiliki nilai sejarah dan kemanusiaan yang tinggi, mengingat masih terdapat ratusan korban yang belum berhasil dievakuasi.

“Kami datang menyampaikan aspirasi masyarakat Balaroa. Sejak awal pemerintah telah menyatakan bahwa kawasan ini tidak lagi dibangun permukiman, melainkan dijadikan Memorial Park sebagai ruang mengenang tragedi kemanusiaan yang menjadi sejarah dunia,” ujar Abdul Rahman.

Ia juga menjelaskan bahwa korban likuefaksi kini tersebar di sejumlah hunian tetap dan sementara, dengan jumlah mencapai ribuan jiwa. Forum yang kini dibentuk merupakan wadah persaudaraan korban bencana untuk memperjuangkan solusi yang bermartabat dan berkeadilan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk mendukung aspirasi masyarakat Balaroa. Ia menyatakan sepakat bahwa kawasan likuefaksi tidak lagi digunakan untuk pembangunan perumahan, namun dapat ditata sebagai taman memorial yang tertata rapi dan humanis.

“Saya sepakat, kawasan itu sangat tepat dijadikan taman memorial. Bukan untuk hunian lagi, tetapi sebagai tempat mengenang, berziarah, dan edukasi kebencanaan bagi generasi mendatang,” kata Gubernur.

Gubernur juga mendorong masyarakat untuk membentuk yayasan atau ikatan persaudaraan sebagai badan pengelola kawasan, mengingat lahan tersebut merupakan tanah milik warga. Pemerintah Provinsi, kata dia, dapat memberikan dukungan dan bantuan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.

“Tanahnya tetap milik masyarakat, tetapi dikelola bersama melalui yayasan agar tidak dikuasai secara pribadi. Dari situ masyarakat bisa mengajukan proposal konsep Memorial Park, dan pemerintah akan mempelajarinya,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Anwar Hafid juga mengungkapkan rencana jangka panjang untuk membangun museum kebencanaan sebagai pusat dokumentasi tragedi gempa, tsunami, dan likuefaksi Palu 2018, yang direncanakan pada tahun 2027.

Sumber : Tim Media Berani

The post Gubernur Anwar Hafid Terima Audiensi Forum Likuefaksi Balaroa, Bahas Solusi Memorial Park appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan ini membahas koordinasi dan sinkronisasi program penyediaan perumahan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pengelolaan program perumahan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Ia meminta agar setiap usulan dan tahapan program didukung oleh data yang jelas, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan mudah dikawal bersama.

“Yang penting sekarang adalah kesiapan data dan lokasi. Kalau itu sudah jelas, kita bisa lanjutkan pembahasan dan koordinasikan langkah berikutnya,” kata Anwar Hafid.

Selain itu, Gubernur juga mendorong penguatan koordinasi antara BP3KP, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, agar pelaksanaan program perumahan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam perencanaan lokasi, kesiapan lahan, serta dukungan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program perumahan.

Audiensi tersebut juga membahas perlunya penataan dan pemusatan fungsi balai perumahan agar koordinasi teknis dan operasional dapat berjalan lebih optimal. Beberapa rencana tindak lanjut akan dibahas lebih lanjut melalui pertemuan teknis lanjutan antara BP3KP dan perangkat daerah terkait.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program penyediaan perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Sumber : Tim Media Berani

The post Gubernur Sulteng dan BP3KP Bahas Sinkronisasi Program Perumahan appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebanyak 1.000 paket abon ikan disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan banjir bandang di wilayah tujuan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai lembaga dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Hari ini saya bersama Yakesma, Salimah dan HNI melepas relawan yang akan mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara yang tertimpa bencana banjir bandang. Mereka akan menyalurkan 1.000 paket abon ikan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi kerja kolaboratif antara Yakesma, Salimah Indonesia, dan HNI dalam mendukung aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini adalah kerja kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih kepada Yakesma, Salimah Indonesia, HNI dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” tambahnya.

Sumber : Tim Media Berani

The post 1.000 Paket Abon Ikan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatera, Gubernur Sulteng Lepas Relawan Kemanusiaan appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perluasan Beasiswa Berani Cerdas ke jenjang S2 dan S3 diarahkan khusus pada bidang keilmuan yang menjadi kebutuhan strategis daerah, seperti kedokteran spesialis, pertambangan, tenaga ahli strategis, keperawatan, notariat, serta profesi insinyur. Melalui program ini, Pemprov Sulawesi Tengah menanggung biaya pendidikan penuh dengan ketentuan penerima wajib kembali mengabdi di daerah setelah menyelesaikan studi, sesuai dengan bidang keahliannya.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Beasiswa Berani Cerdas untuk jenjang S2 dan S3 akan dilakukan secara sangat selektif dan terbatas.

“Jurusan ilmu itu adalah yang menjadi kebutuhan daerah kita. S2 dan S3 juga akan kita lakukan, tetapi sangat selektif karena kuotanya terbatas. Tidak seperti S1. Ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah kita,” tegas Anwar.

Penguatan Program Berani Cerdas juga disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat penandatanganan nota kesepakatan bersama seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur, Kamis (8/1/2026). Ia menyebut, belum ada pemerintah provinsi lain di Indonesia yang mengambil langkah seberani Sulawesi Tengah dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi generasi muda.

“Saya kira di Indonesia ini belum ada provinsi yang bisa memberi program sebanyak ini,” ujar Anwar.

Menurut Gubernur, Program Berani Cerdas bukan sekadar janji kampanye, melainkan kebijakan strategis untuk memastikan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah.

“Bukan hanya janji kampanye semata, tetapi sebuah upaya kita memajukan provinsi ini melalui sektor SDM,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa masa depan Sulawesi Tengah tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas manusianya.

“Kita semua yakin, masa depan daerah ini bukan ditentukan oleh SDA, tetapi setinggi apa SDM yang dimiliki daerah ini,” tegas Anwar.

Sepanjang tahun 2025, di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Program Beasiswa Berani Cerdas telah menjangkau 23.569 penerima dengan total alokasi anggaran lebih dari Rp84 miliar. Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi pengembangan Beasiswa Berani Cerdas ke jenjang S2 dan S3 sebagai langkah strategis mencetak SDM unggul dan berdaya saing menuju Generasi Emas 2045.

Sumber : Tim Media Berani

The post Gubernur Anwar Hafid Perluas Berani Cerdas ke Jenjang S2 dan S3 appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

‎

‎Anwar mengatakan, belum ada Pemprov di Indonesia yang mengambil langkah seberani Sulteng dengan program Berani Cerdas. Hal ini ia utarakan saat melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama seluruh Perguruan Tinggi di Sulteng pada Kamis (08/01/2026).

‎

‎”Saya kira di Indonesia ini belum ada provinsi yang bisa memberi program sebanyak ini,” ujar Anwar dalam pernyataannya di Kantor Gubernur, Palu, Sulteng.

‎

‎Ia menilai, program tersebut bisa menjamin pemerataan pendidikan di seluruh masyarakat Sulteng. Harapnya, program Berani Cerdas bisa semakin meningkatkan Sumber Days Manusia (SDM) di Sulteng.

‎

‎”Bukan hanya janji kampanye semata tapi sebuah upaya kita memajukan provinsi ini melalui sektor SDM,” tuturnya.

‎

‎Anwar juga mengungkapkan masa depan Sulteng sejatinya berada di tangan para generasi muda. Oleh karena itu, Program Berani Cerdas menjadi salah satu pelopor untuk membawa Sulteng semakin maju.

‎

‎”Kita semua yakin, masa depan daerah ini bukan ditentukan oleh SDA tapi setinggi apa SDM yang dimiliki daerih ini,” tegas Anwar.

‎

‎Anwar berharap, Sulteng bisa menjadi salah satu provinsi penyumbang SDM maju sehingga bisa mewujudkan Generasi Emas 2045 yang dicita-citakan.

‎

‎Harapan itu membuat Anwar semakin gencar mendorong program Berani Cerdas sebagai sebuah wadah untuk memenuhi kualitas pendidikan generasi muda Sulteng.

‎

‎”Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah 9 tahun, artinya penduduk kita ijazah SMP, Indonesia Emas yang kita cita-citakan itu akan mustahil dengan durasi pendidikan 9 tahun itu,” terangnya.

‎

‎Ia menegaskan, pemprov Sulteng siap menanggung biaya pendidikan anak-anak muda dengan adanya program Berani Cerdas.

‎

‎Anwar optimis, hal ini bisa lebih meringankan beban pengeluaran orangtua yang kesulitan memenuhi pendidikan anak di Perguruan Tinggi.

‎

‎”Orangtua kalau mau bantu anaknya bantulah yang lain, biar masalah biaya pendidikan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya.

Sumber : Tim Media Berani

The post ‎Kukuhkan Program Berani Cerdas, Gubernur Sulteng: Pertama di Indonesia appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Suandi, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik dan mulia dari Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.12.1/259/DKIPS-G.ST/2025.

“Pembentukan Satgas Berani Sapu Bersih Hoaks bertujuan memberikan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat agar lebih bijak dan cerdas dalam berkomunikasi di media sosial. Satgas ini dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Suandi, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sangat terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun, baik yang disampaikan oleh insan pers maupun melalui media sosial. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memahami sepenuhnya bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus garda terdepan dalam menyampaikan informasi serta melakukan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

“Gubernur sangat memahami peran media dan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan daerah. Media menjadi sumber informasi penting dalam mengevaluasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suandi menegaskan bahwa pembentukan Satgas Berani Sapu Bersih Hoaks sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kemerdekaan pers. Sebaliknya, Satgas diharapkan menjadi mitra strategis media dalam membangun literasi digital di tengah tingginya intensitas interaksi masyarakat di ruang digital.

“Satgas ini bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam menciptakan ruang komunikasi yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab di media sosial,” tegas Suandi.

Terkait masa tugas Satgas, Suandi menyampaikan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah menginstruksikan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas. Mengingat masa berlaku Surat Keputusan Satgas berakhir pada 31 Desember 2025, maka saat ini seluruh personel Satgas tidak lagi dapat mengatasnamakan Satgas secara resmi.

“Secara administratif, Dinas Kominfosantik akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh personel Satgas bahwa masa tugas telah berakhir per 31 Desember 2025,” ungkapnya.

Suandi menambahkan, pembentukan Satgas murni dilandasi niat mulia untuk menjaga stabilitas dan kedamaian sosial di Sulawesi Tengah melalui penguatan literasi digital. Tidak terdapat niat sedikit pun untuk mengurangi peran media sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.

“Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum berjalan optimal, itu akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terulang kembali. Kami berharap insan pers dan media terus bersama-sama pemerintah membangun Sulawesi Tengah serta menyampaikan kritik yang konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng

The post Pembentukan Satgas Berani Sapu Bersih Hoaks, Langkah Strategis Wujudkan Masyarakat Sulteng Cerdas Bermedia Sosial appeared first on Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.